Kesel juga dengerin berita akhir-akhir ini. Isu cicak vs buaya muncul lagi setelah kasus BG dan KPK yang akhirnya merambat kemana-mana. Drama ini muncul ketika Jokowi mengusung BG untuk jadi Kapolri tapi banyak yang tidak setuju. Apalagi hasil temuan KPK yang mengatakan BG punya rekening yang tidak wajar, selain itu dihubung-hubungkan dengan keterkaitan Megawati dalam pengusungan ini.

Sekarang pejabat-pejabat di KP satu persatu di-tersangkakan. Sepertinya oknum tertentu mencari-cari kesalahan yang pernah mereka lakukan. Bahkan kasus yang sudah hampir kadaluarsa diungkit kembali. Belum lagi adanya skenario praperadilan yang sekarang semua tersangka korupsi berbondong-bondong mengajukan pra peradilan.

Gak cuma di tingkat pemerintah pusat, di DKI Jakarta sendiri lagi panas-panasnya Ahok vs DPRD. Sudah bukan barang baru lagi kalau Ahok tidak akur dengan DPRD Jakarta. Terakhir maslah APBD yang dianggap tidak wajar oleh Ahok sehingga memasukkan anggaran yang berbeda dengan yang disetujui DPRD sebelumnya. Tentu saja DPRD merasa di-rendahkan, atau mungkin takut uang yang akan mereka terima hilan? Hemmmm…… Masa ada UPS seharga 6 M per buah? Terus DPRD memeasukkan sekolah yang sebenernya tidak meminta adanya UPS itu.

Gw sih sebagai masyarakat biasa melihat kalau kelakuan-kelakuan para petinggi ini sudah sangat obvious melakukan politik kotor. Mereka munggunakan kekuatan jabatan mereka untuk meloloskan kepentingan pribadi mereka. Gw rasa semua orang berfikir kayak gw, setidaknya sebagai penonton politik yang tidak tau di belakang semua ini ada apa sebenarnya.

Kadang gw berfikir, mudah-mudahan ada seorang vigilante yang berani menghukum semua koruptor-koruptor busuk ini. #natekorbanserial . Tapi menurut gw mungkin ini cara yang laing efektif sekarang, karena kalau melalui jalur hukum bisa dibilang tidak mungkin lagi. Karena pelaku penegak hukum sendiri belum tentu bisa dipercaya, atau dukukungan terhadap mereka kurang sehingga mereka tidak bisa berkutik.

Hmmmm…..